Pemerintah Genjot Swasembada untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi
JAKARTA, 13 JANUARI 2026 – Pemerintah terus memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional sebagai strategi utama menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, di tengah kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang mencapai 285 juta jiwa.
Stabilitas pasokan pangan dinilai krusial untuk menopang aktivitas ekonomi sekaligus ketahanan nasional.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas pembangunan nasional, dengan sektor pertanian dan pangan didorong sebagai tulang punggung ekonomi jangka panjang.
Kebijakan ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kinerja produksi beras nasional pada 2025 mencatat hasil historis.
“Terkait beras, pada 2025 produksinya mencapai 34,71 juta ton, salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah, dengan surplus 3,52 juta ton,” ujar Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-6 di Jakarta, Selasa (13/1).
Ia menambahkan, capaian tersebut turut menjaga inflasi pangan sekaligus mendorong kesejahteraan petani. “Dengan harga yang relatif baik, nilai tukar petani juga berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Airlangga.
Penguatan ketahanan pangan juga menopang program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung anggaran APBN Rp335 triliun.
Program ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan, mendorong keterlibatan dunia usaha, serta menyalurkan stimulus ekonomi langsung ke masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
Selain itu, pada 2026 pemerintah mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk peningkatan produksi pertanian dan penguatan stok pangan, serta Rp181,8 triliun untuk pemberdayaan UMKM perdesaan, termasuk penguatan logistik dan Operasi Pasar Merah Putih guna menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi pangan.
Di tengah ancaman perubahan iklim, pemerintah memperkuat sektor pertanian melalui pengembangan food estate dan penerapan modern farming berbasis teknologi.
Langkah ini dinilai penting mengingat sektor pertanian berkontribusi sekitar 14,35% terhadap PDB nasional dan menyerap hampir 29% tenaga kerja.
Airlangga juga menekankan peran sektor agrikultur dalam penguatan energi nasional melalui kebijakan Mandatory Biodiesel B40.
“Program B40 menghemat emisi hampir 42 juta ton CO₂ pada 2025 dan menghemat devisa impor solar sebesar USD8 miliar pada 2024. Inilah yang kita sebut sebagai kedaulatan energi berbasis kekuatan agrikultur,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah juga memprioritaskan penanganan food loss dan food waste yang masih mencapai 23–48 juta ton per tahun, melalui perbaikan sistem logistik dan kolaborasi lintas sektor agar sistem pangan nasional lebih efisien dan berkelanjutan.
Foto : Dok. Kemenko Perekonomian